Jepang Cepat Belajar

Kompas 16 Agustus 2006

Jepang Cepat Belajar

Ternyata Jepang dan Indonesia adalah serupa tapi tak sama. Keduanya sama-sama rentan terhadap gempa. Hanya saja, bedanya Jepang relatif mau belajar agar lebih siap menghadapi gempa dibandingkan Indonesia.
Ketika membangun rumah dan menata perabot rumah atau kantor, orang Jepang selalu mempertimbangkan kalau gempa tiba-tiba terjadi.
Dengan demikian, segalanya dipersiapkan untuk memperkecil risiko. Begitu pula prosedur operasional standar (SOP) bagi setiap warga Jepang saat menghadapi gempa diperkenalkan di sekolah-sekolah maupun media massa. Anak TK dan SD pun paham langkah-langkah saat terjadi gempa, seperti berdiam di bawah meja dengan tangan dan bantal di atas kepala.
Tentu itu adalah hasil proses belajar dari pengalaman gempa dari tahun ke tahun. Pada tahun 1923 terjadi gempa yang menewaskan 140.000 orang di Tokyo dan Yokohama. Pada tahun 1995, Kobe digoyang gempa berkekuatan 7,3 skala Richter (SR). Menurut The Great Hanshin-Awaji Earthquake Statistics and Restoration Progress 2005, korban yang terluka parah 14.678 orang, 4.571 orang tewas, 7.500 gedung terbakar, 85 persen sekolah rusak, dan sekitar 222.127 orang dievakuasi. Sembilan tahun kemudian, 23 Oktober 2004, salah satu provinsi di Jepang, Niigata, juga terkena gempa berkekuatan di atas 6 SR. Akibatnya, 40 orang meninggal, 7.100 rumah hancur, 3.100 fasilitas publik rusak, dan lebih dari 100.000 orang dievakuasi (the Japan Journal, 2004). Bagaimana kita belajar dari mitigasi bencana gempa di Jepang?
Ada beberapa aspek dalam menangani gempa di Jepang. Pertama adalah langkah penyelamatan. Di Kobe, sekitar 90 persen penyelamatan warga yang terperangkap puing dilakukan oleh warga sendiri. Polisi, tentara, dan pemadam kebakaran tentu berperan penting meski dalam porsi yang lebih kecil. Artinya, masyarakat merupakan kekuatan utama dan efektif dalam penyelamatan tersebut sehingga hubungan sesama manusia menjadi tak ternilai harganya.
Dalam gempa Kobe, pada hari pertama terdapat 20.000 relawan dan meningkat menjadi 1,3 juta dalam tiga bulan. Mereka membersihkan puing-puing gempa, menjembatani antara pemerintah dan korban, menyediakan makanan, dan lain sebagainya. Banyaknya relawan juga membawa masalah karena tidak semua relawan punya pengalaman dan keahlian. Akan tetapi, nilai kesetiakawanan itulah yang diapresiasi sehingga tahun 1995 disebut sebagai tahun kesetiakawanan.
Kedua adalah rekonstruksi. Gempa Kobe yang dikenal sebagai ”The Great Hanshin-Awaji Earthquake” mendorong pemerintah mengeluarkan Hyogo Phoenix Plan pada Juli 1995, yang tidak saja mengembalikan infrastruktur dan pelayanan sebagaimana sebelum gempa. Lebih dari itu, mereka berorientasi pada creative reconstruction yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan era baru dan masyarakat matang (drive to maturity) melalui partisipasi warga. Langkah pertama pemerintah adalah mengundang warga mendiskusikan proyek rekonstruksi fisik. Baru pada tahap kedua berfokus pada sosial-ekonomi.
Seperti diungkap The Great Hanshin-Awaji Earthquake Statistics and Restoration Progress 2005 pada tahun 1997, pemerintah menetapkan Rencana Rehabilitasi Sosial Ekonomi yang diawali dengan kampanye Catch the Spirit Kobe untuk mengembalikan kepercayaan diri mereka dalam rangka pemulihan secara cepat. Bagi Jepang, semangat kebersamaan untuk membangun Kobe yang hancur adalah modal yang amat vital. Meskipun demikian, mereka pun punya rencana jangka panjang yang tertuang dalam Kobe 2010 Comprehensive Civic Welfare Plan. Rancangan jangka panjang ini bertujuan membangun kota berbasis kemandirian dan kerja sama yang saling menguntungkan antara pemerintah, warga, dan swasta.
Program ini lalu diimplementasikan melalui sejumlah proyek, misalnya proyek skema people-friendly urban development dalam perspektif anak-anak. Pembangunan arena dan fasilitas bermain anak-anak dilakukan secara komprehensif.
Ketiga adalah penyiapan keselamatan warga. Mereka sadar, lambatnya langkah Pemerintah Kobe pada saat bencana itu disebabkan lemahnya sistem komunikasi darurat. Maka, agenda nasionalnya adalah mempersiapkan jaringan komunikasi yang lebih baik di saat-saat darurat. Ketika Niigata dihantam gempa pada 2004 lalu, dalam tujuh menit tentara Jepang sudah bertindak dan 36 menit kemudian bergerak mengumpulkan informasi. Pemerintah provinsi lainnya, seperti Hyogo, langsung mengirim ahli pemulihan gempa, pembangunan perumahan darurat, menilai tingkat bahaya rumah yang rusak, menyediakan tim kesehatan, serta pelayanan spiritual dan psikologi. Pada level masyarakat, Pemerintah Kobe mendorong adanya komunitas pencegahan bencana di mana warga dilatih untuk siap setiap saat ketika terjadi gempa. Salah satu instrumennya adalah terbitnya buku manual langkah-langkah saat gempa terjadi. Buku berisi petunjuk praktis melalui gambar dan bahasa yang mudah dipahami itu dibagikan ke seluruh warga dan anak-anak sekolah. Begitu pula pelatihan dan penguatan jaringan antarwarga dalam kesiapan menghadapi gempa. Pada level pemerintah, disahkan serangkaian peraturan daerah yang mendorong terciptanya keselamatan warga Kobe, pembangunan jaringan informasi dan komunikasi, membangun pusat manajemen krisis, serta pusat pengumpulan data 24 jam. Dari sekitar 640 jenis kebijakan untuk pemulihan Kobe, pemerintah menciptakan Indeks Kebahagiaan Warga (Citizen-Happines Index) untuk memantau sejauh mana hasil dari kebijakan-kebijakan tersebut.
Keempat, pengembangan pusat riset, baik oleh universitas maupun pemerintah. Di Kyoto University ada Research Center for Disaster Reduction System. Ada juga Disaster Reduction and Human Renovation Institution (DRI) milik pemerintah prefektur (baca: provinsi) Hyogo. DRI mengembangkan riset-riset serta ”museum” yang memberikan layanan informasi seputar gempa. Bahkan DRI mengadakan pelatihan bagi seluruh pemerintah daerah dalam membangun jaringan penanganan gempa. Saat ini DRI tengah mengembangkan program internasional melalui International Disaster Prevention and Reconstruction Center yang tugasnya melatih, dengan mengirim para ahli teknis untuk meneliti dan memberi solusi penanganan gempa melalui sistem ”One Stop Service”.
Dari semua uraian di atas jelaslah bahwa Jepang tidak menerima begitu saja kondisi negerinya yang demikian rawan bencana. Mereka dengan cerdas belajar dari kondisi lokal demi membangun masa depan yang lebih sejahtera dan membahagiakan warganya.

Arif Satria Kepala Divisi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir PKSPL IPB; Alumnus Kagoshima University Jepang